Lahirnya UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh

Posted: Mei 11, 2010 in Indatu
Tag:,

XI

Sebagaimana diketahui, proses lahirnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, juga melibatkan peran ulama sebagai salah satu komponen masyarakat di Aceh. Di samping itu, tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai elemen juga memiliki andil dalam proses lahirnya undang-undang tersebut.

Ditambah, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang mewakili daerah pemilihan Aceh terus bejuang di lembaga legislatif untuk kepentingan kesejahteraan rakyat pasca Daerah Operasi Militer (DOM). Baik itu lewat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) maupun lewat departemen terkait, terutama departemen-departemen di bawah koordinasi Menteri Koordinator Kesra/Taskin yang bergerak langsung memberikan bantuan bagi korban DOM, pemugaran rumah-rumah yang terbakar, penegerian sekolah-sekolah dan madrasah, pengangkatan guru-guru dan pegawai negeri sipil yang berasal dari putra-putri korban DOM dan sebaginya.

Dalam pembahasan UU tentang Pemerintahan Daerah, para anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh berhasil menempatkan Aceh sebagai Daerah Istimewa dengan keistimewaan dalam bidang agama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam satu UU tersendiri. Berbeda dengan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang mencantumkan sebutan Daerah Istimewa Aceh hanya dalam penjelasan.

Mereka berjuang keras pula memperjuangkan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (PKPD) yang dapat menampung tuntutan daerah terutama dalam memasukkan penerimaan sektor migas menjadi bagian yang harus diperhitungkan dalam perimbangan keuangan.

Puncak dari perjuangan Anggota DPR-RI periode 1997-1999 dari daerah pemilihan Aceh adalah terbentuknya UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Keistimewaan Aceh yang selama ini hanya berdasarkan Keputusan Missi Hardi, berkat perjuangan anggota DPR-RI yang memiliki kepedulian terhadap nasib dan masa depan Aceh, berhasil merumuskan dalam sebuah UU. Secara tidak berlebihan jika dikatakan ini merupakan lompatan sejarah yang mesti disyukuri.

UU No. 44 tahun 1999 lahir setelah diadakan berbagai diskusi sesama anggota Dewan dengan bimbingan para senior, saran Tim Penasihat Presiden Urusan Aceh, masukan dari para ulama, kaum cendekiawan, Gubernur dan Pemerintah Daerah, desakan Taman Iskandar Muda (TIM Jakarta) dan mahasiswa Aceh, para anggota DPR RI sampai pada kesimpulan, dalam era reformasi dan kepemimpinan pemerintahan yang demokratis, sekarang inilah momentum yang paling tepat untuk mengajukan UU usul inisiatif tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh yang merupakan pedoman penyelenggaraan di daerah.

Kesimpulan inilah yang kemudian secara kompak dilaksanakan oleh para anggota Dewan dengan mengumpulkan 48 tanda tangan dari para anggota yang mencakup semua Fraksi yang ada di Dewan. Dalam tanggapannya, semua Fraksi menyatakan persetujuannya untuk menerapkan syari’at Islam di Aceh.

Pelaksanaan sebagian syari’at Islam di seluruh daerah Republik Indonesia sesunggunhya telah dimulai tahun 1974 dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Perkawinan khusus untuk umat Islam.

Dengan disahkannya Rancangan Undang-undang tentang Pelaksanaan Keistimewaan Propinsi Aceh menjadi UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, maka terdapatlah landasan yang kuat untuk menyelenggarakan syari’at Islam dalam satu propinsi dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pelaksanaan syari’at Islam di Daerah Istimewa Aceh ditetapkan dalam Peraturan Daerah setelah mendapat fatwa dari Majelis Pertimbangan Ulama yang independen, yang dibentuk dengan keputusan DPRD. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa pembahasan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, para anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh berhasil menempatkan Aceh sebagai Daerah Istimewa dengan keistimewaan dalam bidang agama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam satu UU tersendiri.

Berbeda dengan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang mencantumkan sebutan Daerah Istimewa Aceh hanya dalam penjelasan. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka sejarah pelaksanaan sebagian syari’at Islam di seluruh NKRI sesunggunhya telah dimulai tahun 1974 dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Perkawinan khusus untuk umat Islam (Badruzzaman Ismail, 2003:11).

Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setelah Amandemen Kedua, Tahun 2000 pasal 18 point II, alinea kedua menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.

Para anggota DPR RI yang berasal dari Aceh, berjuang keras pula memperjuangkan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (PKPD) yang dapat menampung tuntutan daerah terutama dalam memasukkan penerimaan sektor migas menjadi bagian yang harus diperhitungkan dalam perimbangan keuangan. Puncak dari perjuangan Anggota DPR-RI periode 1997-1999 dari daerah pemilihan Aceh adalah terbentuknya UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

Salah seorang tokoh Aceh, menyatakan bahwa: Undang-undang ini merupakan wujud nyata perjuangan rakyat Aceh untuk mengatur sesuai dengan berdasarkan Syari’at Islam”. Keistimewaan Aceh yang selama ini hanya berdasarkan Keputusan Missi Hardi, berkat perjuangan anggota DPR-RI yang memiliki kepedulian terhadap nasib dan masa depan Aceh, berhasil merumuskan dalam sebuah UU. Secara tidak berlebihan jika dikatakan ini merupakan lompatan sejarah yang mesti disyukuri (M. Kaoy Syah, 2002:22).

Undang-undang ini dengan tegas ditetapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Aceh. Penyeleggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat. Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama.

Sebagaimana menurut Pasal 4 ayat 1 UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh ”Penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari’at Islam bagi pemeluknya dalam masyarakat”. Perda No. 5/2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam telah mengatur secara rinci pelaksanaan syari’at secara kaffah, mencakup aspek aqidah, ibadah, muamalat, akhlak, pendidikan dan dakwah islamiah/amar makruf nahi mungkar, baitulmal, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan Islam, qhada, jinayat, munakahat dan mawaris (Badruzzaman, 2003:12).

Syari’at adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiannya didunia dan akhirat, karena itu syari’at mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia didunia, syari’at mencakup semua aspek kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dalam hubungan dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan tuhan.

Dengan demikian syari’at Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, sehingga seorang muslim dapat melaksanakan ajaran Islam secara kaffah (utuh), syari’at Islam diturunkan Allah kepada manusia sebagai pedoman yang memberikan bimbingan dan pengarahan kepada manusia agar mereka dapat melaksanakan tugas hidupnya didunia dengan benar menurut kehendak Allah, yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan disahkannya Rancangan Undang-undang tentang Pelaksanaan Keistimewaan Propinsi Aceh menjadi UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, maka terdapatlah landasan yang kuat untuk menyelenggarakan syari’at Islam dalam satu propinsi dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 4 ayat 2 UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh berbunyi: “Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tentang penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari’at Islam bagi pemeluknya dalam masyarakat, dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama”.

Pelaksanaan syari’at Islam di Daerah Istimewa Aceh ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 5/2000 tentang pelaksanaan Syari’at Islam, secara keseluruhan (kaffah) tidak sepenggal-sepenggal. Setelah mendapat fatwa dari Majelis Pertimbangan Ulama yang independen, yang dibentuk dengan keputusan DPRD.

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Hal ini memberi gambaran yang jelas tentang besarnya peran ulama Aceh dalam melahirkan berbagai kebijakan, terutama dalam perjuangan mewujudkan qanun syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Badruzzaman Ismail, 2003:14).

Sesuai dengan fungsi dan kewajibannya, maka para ulama dalam memimpin dan menggerakkan pelaksanaan iqamatuddin, selain memperkuat tauhidullah, juga ditanamkan kesadaran politik Islam bagi umat Islam, terutama bagi para santri. Penanaman rasa kesadaran politik Islam adalah merupakan tuntutan yang penting, sebagaimana dibuktikan oleh para ulama di Indonesia.

Para ulama beserta santrinya harus menjadi pelopor dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, menentang kezaliman dan tirani, membela para dhua’afa, dan kaum tertindas. Dengan demikian jadilah pondok atau lembaga pendidikan yang dipimpin ulama sebagai pusat dinamika perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan.

Salah satu sifat para ulama adalah tidak takut selain kepada Allah SWT. Rumusan ini adalah benar, tetapi kenyataan dewasa ini para ulama umumnya, yang berdiam diri dalam menghadapi rongrongan dan penghinaan terhadap Islam dan kaum muslimin. Mereka takut kepada manusia, sehingga mereka tidak berbuat apa-apa untuk membela Islam dan kaum muslimin (Abdul Qadir Djaelani, 1994:146).

Dalam ajaran Islam tidak dibenarkan seseorang merasa takut membela kebenaran, begitu juga halnya dengan ulama idealnya senantiasa berpendirian kokoh membela sesuatu yang sejalan dengan agama. Amir Syakib Arsalan menyatakan bahwa orang jangan menyangka bahwa agama Islam dan perangai takut akan dapat berhimpun menjadi satu di dalam hati seorang muslim. Memang agama Islam dari segala segi dan bagiannya adalah lukisan dari sifat-sifat berani, perwira, perkasa dan ksatria yang bersendikan ikhlas semata-mata, bersih dari segala macam takut dan kecut.

Berpijak pada uraian di atas, maka kemunduran dan kelemahan para ulama dengan santrinya, seperti yang dialami sekarang ini akan membawa dampak yang buruk bagi masa depan umat Islam. Atas dasar itulah, maka eksistensi ulama idealnya dapat membawa pengaruh positif terhadap kemajuan umat Islam itu sendiri, terutama dalam hukum agama (Amir Syakib Arsalan, 1996:144).

Sumber pokok hukum agama adalah kitab suci, dan hukum agama berlaku bagi orang-orang yang menganutnya baik di dalam suatu negara maupun di luarnya. Dalam kitab suci memuat peraturan-peraturan mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan manusia atau masyarakat berdasarkan Ketuhanan.

Yang dimaksud dengan hubungan manusia dengan Tuhan ialah segala macam peraturan yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi keyakinan orang dalam agamanya. Yang diatur ialah segala sesuatu yang menjadi kepercayaan dan diyakini oleh penganutnya, serta cara-cara untuk melakukan ibadah (Amir Syakib Arsalan, 1996:144).

Untuk mengetahui bagaimana seseorang melakukan interaksi dengan Tuhan dan dengan sesama umat, maka hal tersebut dapat diketahui oleh umat Islam melalui perantaraan pengetahuan yang disampaikan oleh para ulama. Hal-hal yang diatur dalam hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya, berdasarkan ketuhanan di antaranya:

a) Dalam lapangan kenegaraan, bagaimana seharusnya orang ber-negara dan bagaimana menjalankan pemerintahan.

b) Dalam lapangan ekonomi, bagaimana seharusnya orang menjalankan perdagangan,

c) Dalam lapangan kekeluargaan, tentang perkawinan, kewarisan.

d) Dalam lapangan sosial, misalnya mengasihi anak yatim dan fakir miskin. (Amir Syakib Arsalan, 1996:222).

Semua ketentuan di atas merupakan hal-hal yang perlu diimplementasikan serta disosialisasi oleh para ulama sebagai pemimpin umat. Karena tanpa adanya upaya pensosialisasian sesuatu hukum tidak akan dipahami oleh masyarakat secara mendalam.[]

Komentar ditutup.