Ulama dalam Konflik Gerakan Aceh Merdeka


IX

Pada masa lampau, peran dayah tidak hanya sebatas sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Namun, menyentuh ranah sosial politik, kekuasaan, bahkan lebih jauh menjadi tempat melahirkan panglima perang.

Pada era Kasultanan Aceh, Abdul Rauf As-Singkili merupakan ulama kerajaan yang membuat kanun atau hukum pemerintahan dan kemasyarakatan. Adapun pada masa perang Aceh melawan kolonial Belanda, dayah di Aceh menjadi tempat menyusun strategi.

Sebagian dayah menjadi semacam lembaga pemberi ijazah atau legitimasi bagi para panglima dan prajurit sebelum terjun ke medan perang. Dayah seperti ini biasanya dinamakan zawiyah (dalam lidah Aceh sering disebutkan sebagai Dayah). Salah satu di antaranya adalah Zawiyah Tanoh Abee di Aceh Besar.

Tokoh penting dalam perjuangan melawan penjajah, di antaranya, adalah Tgk H Syeh Abdul Wahab yang merupakan pejuang pada zaman kemerdekaan. Tokoh lainnya adalah pimpinan generasi kelima, Zawiyah Tgk. Chiek Tanoh Abee, yang menjadi penasihat Perang Aceh, seperti diutarakan almarhum Tgk. M Dahlan Al Fairussi, pimpinan generasi kesembilan di zawiyah itu.

Namun, sejak konflik RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), hampir semua dayah di Aceh berupaya memberi jarak pada urusan politik. Dayah berupaya ”hanya” menjadi pusat pendidikan agama.

Selama masa konflik RI dengan GAM, dayah berada di posisi terjepit di antara dua kekuatan yang bertikai, sehingga ruang geraknya menyempit. Santri-santri dan ulama tidak leluasa berdakwah dan melakukan pengajian karena khawatir dicurigai, baik oleh TNI/Polri maupun oleh GAM. Santri dan abu (pemimpin dayah) seperti terpenjara dalam lingkungan dayah. Bahkan, untuk menyerukan perdamaian pun bisa dicurigai karena dianggap melemahkan perjuangan salah satu pihak.

Dayah lambat laun memilih peran dengan berdiam diri dan dengan itu mereka menjadi pelindung masyarakat dari teror dan tekanan konflik. Mereka harus ekstra hati-hati. Demi kelangsungan hidup dayah, mereka berjuang untuk tetap berada di garis tengah agar tidak terseret ke dalam arus konflik.

Setelah Tgk. Daud Beureueh turun gunung dan berdamai dengan Pemerintah RI, keterlibatan beliau dalam perlawanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pimpinan Hasan Tiro, kembali dikait-kaitkan.

Meskipun banyak asumsi yang menuai pro-kontra mengenai keterlibatan beliau (Tgk. Daud Beureueh) terhadap Perlawanan GAM yang dikumandangkan oleh Hasan Tiro di Puncak Gunung Halimun, Pidie, namun perlawanan tersebut mendapat dukungan penuh dari beberapa tokoh pendukung DI/TII. Diantaranya adalah Teungku Ilyas Leubee dan Daud Paneuk. Ilyas merupakan ulama yang disegani di Aceh Tengah dan merupakan pendukung setia Daud Beureueh (Zakaria, tokoh GAM di Thailand, edisi Agustus 2005, Aceh Kita).

Deklarasi pendirian Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diketuai oleh Hasan Tiro, pada awalnya merupakan sebuah perjuangan kelanjutan dari Republik Islam Aceh (RIA). RIA lahir melalui sebuah gerakan pembebasan yang ingin membebaskan rakyat Aceh dari belenggu “penjajahan” Republik Indonesia.

Sang arsitek GAM, Tgk. Daud Beureueh, menginginkan Aceh harus menjadi Negara Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Menurut Tgk. Daud Beureueh, dengan bersandarkan kepada Al-Quran dan Al hadist, maka rakyat Aceh akan mendapatkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran sebagaiman sejarah Aceh tempo dulu. Maka dalam perjuangan menegakkan Negara Islam Aceh, semangat hukum Islam sangat ditonjolkan (Abu Jihad : 45).

Dalam melanjutkan perjuangan tersebut, tentunya Tgk. Daud Beureueh tidak mempunyai kuasa lagi. Hal itu dikarenakan fisik nya yang mulai melemah dan kontrol yang sangat ketat dari Intelijen Indonesia. Karenanya, perjuangan menegakkan Negara Aceh yang berdaulat dengan berlandaskan hukum Islam diberikan kepada Hasan Tiro.

Keterlibatan ulama dalam awal-awal perjuangan GAM terasa amat kental. Bahkan, ada beberapa ulama terkenal diantaranya menjadi pemangku jabatan strategis dalam struktur Pemerintahan Aceh Merdeka.

Dalam Kabinet Pemerintahan Aceh Merdeka yang disebut juga dengan Acheh Sumatera National Liberation Front (ASNLF) yang diproklamirkan di puncak gunung Halimun-Pidie, Tgk. Daud Beuereueh mendapat kedudukan sebagai mufti empat disamping Dewan Syura lainnya seperti : Tgk. H. Ilyas Leubee, Tgk. H. Ilyas Cot Plieng, Tgk. Hasbi Geudong dan Ayah Sabi.

Adapun susunan kabinet selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Mufti Empat : Teungku M. Daud Beuereueh
2. Dewan Syura : Tgk. H. Ilyas Leubee, Tgk. H. Ilyas Cot Plieng, Tgk. Hasbi Geudong dan Ayah Sabi
3. Wali Negara : Dr. Tgk. Hasan Muhammad di Tiro
4. Wakil Wali Negara : Dr. Tgk. Muchtar Yahya Hasbi Geudong
5. Menteri Dalam Negeri : Dr. Tgk. Muchtar Yahya Hasbi Geudong
6. Menteri Luar Negeri : Dr. Tgk. Hasan Muhammad Di Tiro
7. Menteri Pertahanan/Pangab : Dr. Tgk. Muchtar Yahya Hasbi Geudong
8. Menteri Kehakiman : Tgk. H. Ilyas Leubee
9. Menteri Sosial : dr. Zubir Mahmud
10. Menteri Kesehatan : dr. Zaini Abdullah
11. Menteri Pendidikan : dr. Husaini Hasan
12. Menteri Penerangan : Tgk. Muhammad Taher Husen
13. Menteri Perhubungan : Tgk. Amir Ishak, SH
14. Menteri Perdagangan : Tgk. Amir Mahmud (Singapura)
15. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Asnawi Ali
16. Menteri Keuangan : Tgk. Muhammad Usman Awe
17. Mensesneg : Tgk. Darul Kamal

Setelah tersusunnya para menteri, disusun pula pejabat tinggi Negara setingkat menteri yang terdiri dari :

Kepala Staf Angkatan Bersenjata : Tgk. Fauzi Hasbi Geudong
Kepala Pengawasan Keuangan Negara : Tgk. Uzir Jailani
Duta Kuasa Penuh/Duta keliling : Malik Mahmud
Panglima Pengawal Wali Negara : Tgk. Daud Husein

Susunan Militer untuk Wilayah I

Panglima Wilayah Pidie : Tgk. Daud Husein
Panglima Wilayah Batee Iliek : Tgk. Idris Ismail
Panglima Wilayah Pase : Tgk. Jamil Syamsuddin
Panglima Wilayah Perlak : Ir. Zuber Mahmud
Panglima Wilayah Tamiang : Tgk. Ali Daud
Panglima Wilayah Tengah : Tgk. Ilyas Leubee[]